Konsultan SNI | Konsultan ISO | Konsultan Safety | Konsultan Marketing

ISO 9001:2008 menjadi Persyaratan bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI)

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2015, telah mewajibkan Implementasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI/PPTKIS) atau dikenal juga dengan PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia)

 

Pada Bab I  Ketentuan Umum dijelaskan bahwa ISO 9001:2008 adalah standar internasional yang digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu dalam setiap perusahaan.

 

 

Kemudian pada Bab II Tata Cara Penerbitan SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) pada pasal 6 disebutkan bahwa : PPTKIS yang telah mendapatkan SIPPTKI paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib memiliki Sistem Manajemen Mutu yang dibuktikan dengan Sertifikat ISO 9001:2008. Sertifikat ISO 9001:2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapatkan Sertifikat.

 

Begitu juga pada Bab III mengenai Perpanjangan SIPPTKI disebutkan bahwa Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang masih berlaku adalah salah satu syarat dan persyaratan untuk memperpanjang SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) yang diunggah secara online.

 

Juga pada Bab IV mengenai Perubahan SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) pada pasal 12 dan pasal 14 disebutkan bahwa Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang masih berlaku adalah salah satu syarat dan persyaratan untuk melakukan perubahan pada SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) yang diunggah secara online dalam hal terjadi perubahan pada penanggung jawab Perusahaan karena berhalangan tetap atau meninggal dunia atau perubahan alamat pada PPTKIS.

 

Yang penting diingat lagi adalah pada Bab V mengenai Pencabutan SIPPTKI, di sini sangat jelas disebutkan bahwa : Selain ketentuan pencabutan SIPPTKI yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, Menteri dapat mencabut SIPPTKI, apabila : yang salah satunya disebutkan pada point c : Tidak memiliki Sistem Manajemen Mutu yang dibuktikan dengan Sertifikat ISO 9001:2008.

 

Dan dijelaskan lagi pada pasal 24. Bagi PPTKIS yang telah memiliki SIPPTKI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan persyaratan Sertifikasi ISO 9001:2008 paling lama 1 tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

 

Dari cuplikan dan uraian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tersebut di atas, dapat kita lihat keseriusan Pemerintah untuk membenahi manajemen PPTKIS dalam hal Pengelolaan Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri melalui Implementasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

 

Hopelmar Consulting siap membantu Anda dan Perusahaan PPTKIS Anda untuk mewujudkan hal tersebut.


Please contact our Customer Support for detail information..!!
 
You are here: Home Article Consulting ISO 9001:2008 menjadi Persyaratan bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI)